<![CDATA[Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia menandai babak baru dalam kebijakan publik, dengan penekanan kuat pada percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Penelitian ini mengkaji optimalisasi implementasi e-government pasca-Pemilu di Kota Surabaya, sebuah kota yang dikenal sebagai pelopor inisiatif smart city. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, melakukan wawancara dengan pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, dan menyebarkan survei kepada masyarakat untuk mengukur pengalaman mereka terhadap layanan digital. Artikel ini membahas strategi, tantangan, serta dampak penerapan e-government terhadap kualitas layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surabaya telah berhasil memanfaatkan platform digital seperti Surabaya Single Window (SSW) dan e-Lapor untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Iklim politik pasca-Pemilu 2024 memperkuat komitmen pemerintah kota, yang tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur digital dan fokus baru pada integrasi data. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih ada, seperti kesenjangan literasi digital di kalangan lansia dan kelompok rentan, serta infrastruktur internet yang belum merata. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun e-government telah secara positif mengubah penyampaian layanan publik di Surabaya, keberlanjutannya membutuhkan upaya berkelanjutan dalam edukasi digital, pengembangan infrastruktur, dan keamanan data. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antar-lembaga dan evaluasi berkala untuk memastikan layanan digital tetap inklusif dan efektif bagi seluruh warga. Kata Kunci: e-government, transformasi digital, pelayanan publik, Surabaya, pasca-pemilu ]]>
