Widyaningrum, Hesti
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Eksistensi Pemberantasan Korupsi dalam Perjanjian investasi Internasional di Indonesia Widyaningrum, Hesti
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.648 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i2.275

Abstract

Perjanjian Investasi Internasional justru dapat melemahkan eksistensi penegakan hukum di Indonesia atas pemberantasan korupsi. Baiknya, Perjanjian Investasi Internasional di Indonesia, perlu mencantumkan pelarangan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pra, pasca maupun perpanjangan perjanjian investasi internasional sebagaimana yang dilakukan India dalam model Bilateral Investment Treaties (BIT) mereka. Selain itu, Investor dapat mengugat negara atas penegakan hukum korupsi terhadapnya, melalui celah hukum dalam konten fair and Equitable Treatment (FET) dengan alasan “denial of justice.” Apalagi konten Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism semakin mengguatkan posisi Investor di Arbitrase Internasional, karena hanya Investor dapat menggugat negara dengan ganti rugi hingga milliaran dollar. Akibatnya, Kerugian negara menjadi 2 (dua) kali lipat, kerugian yang timbul akibat tindakan korupsi yang dilakukan pelakunya dan biaya perkara di Arbitrase Internasional. Demikian, sebaiknya Indonesia juga segera mengadopsi konsep FET dalam Indonesia-New Model BIT dimana konten ini membatasi Investor untuk menggugat negara sekalipun penegakan hukum pidana.