<![CDATA[Tulisan ini berfokus pada kajian mengenai kedudukan anak yang terlahir dari praktik perkawinan kontrak serta konsekuensinya terhadap pemenuhan hak anak. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perkawinan kontrak kerap memunculkan persoalan terkait keabsahan status anak dan jaminan perlindungan yang seharusnya mereka peroleh. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa meskipun anak dari perkawinan kontrak tetap diakui memiliki hak-hak dasar tertentu, posisi hukum mereka sering menimbulkan hambatan, terutama dalam hal pewarisan, pengesahan hubungan perdata, maupun akses terhadap hak sosial. Hal ini dikarenakan secara yuridis anak tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin yang secara limitatif hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Tidak hanya itu, anak-anak yang lahir dari hubungan semacam ini juga berpotensi mengalami tekanan sosial dan perlakuan diskriminatif akibat ketidakpastian status hukum. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terbuka ruang bagi anak untuk menuntut hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan kontrak di Indonesia.]]>
