<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, namun pada saat yang sama menghadapi tantangan serius berupa praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU). Salah satu instrumen penting dalam pengawasan maritim adalah Automatic Identification System (AIS), yang memungkinkan pemantauan pergerakan kapal secara terbuka, serta Vessel Monitoring System (VMS) yang digunakan secara khusus untuk kepentingan pengelolaan perikanan. Meskipun demikian, penonaktifan AIS secara sengaja masih sering terjadi dan dimanfaatkan untuk menyembunyikan aktivitas penangkapan ikan ilegal, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan kawasan konservasi laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemudahan kapal dalam mematikan AIS, kesulitan mengidentifikasi penonaktifan AIS yang bersifat ilegal, serta mengkaji kerangka hukum nasional dan internasional terkait pengaturan AIS. Selain itu, tulisan ini membahas langkah-langkah perlindungan dan penanggulangan yang dapat dilakukan pemerintah, termasuk penerapan Port State Measures Agreement (PSMA), penguatan peran organisasi pengelolaan perikanan regional, penerapan VMS secara lebih luas, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis satelit, kecerdasan buatan, dan kerja sama internasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan perikanan yang efektif memerlukan kombinasi antara penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, pemanfaatan teknologi canggih, serta dukungan internasional bagi negara berkembang. Dengan pendekatan yang terpadu, AIS dan VMS dapat berfungsi lebih optimal sebagai instrumen strategis dalam menanggulangi praktik illegal fishing dan menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.]]>
