Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG  DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA: TINJAUAN DAN TANTANGAN M Yahya Wahyudin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/nq6shq09

Abstract

Demokratisasi di Indonesia melahirkan berbagai lembaga negara penunjang (state auxiliary bodies) yang salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator independen di bidang penyiaran. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas KPI dalam sistem demokrasi Indonesia dengan menempatkannya sebagai lembaga negara penunjang yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, dan hasil penelitian terdahulu, serta analisis normatif atas desain kelembagaan dan praktik pengawasan penyiaran di tingkat nasional maupun daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas KPI menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di KPID, mekanisme pengawasan yang masih manual, serta rendahnya partisipasi publik dalam evaluasi dan pengawasan isi siaran. Selain itu, perubahan regulasi, terutama pasca-pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan digitalisasi penyiaran melalui kebijakan Analog Switch Off (ASO), belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kewenangan dan kapasitas pengawasan KPI. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara mandat normatif KPI sebagai lembaga independen penjaga kepentingan publik dan praktik penyiaran yang kuat dipengaruhi kepentingan politik dan komersial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas KPI memerlukan reformasi tata kelola, pembaruan kerangka regulasi, dan peningkatan kolaborasi antara KPI, pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat sipil agar fungsi pengawasan penyiaran sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Problematika Independensi Bawaslu dalam Sistem Pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia Rena Zulfaidah; M Yahya Wahyudin; Uu Nurul Huda
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11504

Abstract

Although the independence of election supervisory bodies has been widely examined, research specifically addressing the structural, administrative, and ethical dimensions that weaken the independence of the Election Supervisory Body (Bawaslu) within Indonesia’s electoral supervision system remains limited. This study aimed to analyze the problems affecting Bawaslu’s independence within Indonesia’s electoral supervision system and to formulate a legal reconstruction to strengthen its institutional autonomy. This study employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials, secondary literature, and data from decisions of the Election Organization Ethics Council (DKPP) were analyzed qualitatively using descriptive-prescriptive techniques. The results showed that Bawaslu’s independence was constrained by its budgetary dependence on the government, the civil servant status of its secretariat personnel, the politically influenced commissioner recruitment process, limited authority within the Sentra Penegakan Hukum Terpadu framework, and the dualism in resolving electoral process disputes. Data on DKPP sanctions in 2024 also indicated that problems concerning independence stemmed not only from weaknesses in institutional design but also from the weak ethics and personal integrity of election administrators. These findings contribute to the development of the theory of state auxiliary institutions and broaden the understanding of the interrelationship among structural, administrative, and ethical dimensions in the independence of electoral supervision. This study concluded that strengthening Bawaslu’s independence requires comprehensive legal reconstruction through the granting of autonomous investigative authority and the separation of the secretariat’s personnel system from the executive bureaucracy. The implications of this study include a theoretical contribution to the development of electoral law literature and practical recommendations for policymakers in reforming Bawaslu’s institutional structure and ethical oversight mechanisms. Future research should examine more deeply the moral and integrity dimensions of election supervisory officials at various regional levels in Indonesia.