<![CDATA[This study aims to analyze the implementation of the Board of Directors Regulation of PT Angkasa Pura Indonesia Number PD.DH.0011/1/2025 concerning the utilization of official housing as a facility to support employee performance. The findings indicate that the regulation provides clear standards and administrative mechanisms, including application procedures, disposition flows, and a ranking system that considers indicators such as job position, years of service, number of dependents, mutation status, and type of work. Analysis using the Van Meter and Van Horn as well as Edward III implementation models reveals gaps between policy design and execution, particularly in terms of communication, implementer disposition, and bureaucratic structure. Additionally, the principles of Good Corporate Governance (GCG) have not been fully realized, especially regarding transparency and accountability. This study concludes that while the implementation of the official housing utilization policy has provided meaningful benefits to employees, it has not yet achieved optimal effectiveness. Enhancements in transparency, the development of an integrated asset management information system, and stronger monitoring and evaluation mechanisms are required to ensure that the policy operates in accordance with its intended goals and supports sound corporate governance practices. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Direksi PT Angkasa Pura Indonesia Nomor PD.DH.0011/1/2025 terkait pemanfaatan rumah dinas sebagai fasilitas pendukung kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini telah memiliki standar dan mekanisme administratif yang jelas, termasuk prosedur pengajuan, alur disposisi, serta sistem perankingan berdasarkan indikator jabatan, masa kerja, tanggungan keluarga, status mutasi, dan jenis pekerjaan. Analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn serta Edward III mengidentifikasi adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaan, khususnya pada aspek komunikasi, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Selain itu, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan rumah dinas telah memberikan manfaat bagi pegawai, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Diperlukan peningkatan transparansi, pengembangan sistem informasi manajemen aset, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Kata Kunci : Good Corporate Governance; Implementasi Kebijakan; Rumah Dinas; Implementasi Kebijakan; PT Angkasa Pura Indonesia; Pengelolaan Aset.]]>
