Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Innovation of Semarang City National Land Agency Office in preventing land rights dispute based on complaint service and e-certificate Sri Rahayu, Fanny Agustina
Journal of Law Science Vol. 7 No. 3 (2025): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i3.6388

Abstract

Land certificates are issued as proof of ownership and the interests of rights holders who have registered with the National Land Office. It is hoped that the issuance of certificates as juridical data can minimise the occurrence of land certificate disputes, but in fact what happens in the field there are still land certificates in dispute, this usually occurs because of a sense of dissatisfaction that is subjective and there are parties who feel disadvantaged by other parties. This article aims to analyse the innovation of the Semarang City National Land Agency Office in preventing land certificate disputes using a normative juridical approach combined with empirical juridical. From the results of the research, it can be concluded that the innovations made by the Semarang City National Land Agency Office are providing complaint services and updating physical land certificates (analogue) to electronic land certificates (sertipikat-el), one of the reasons for this innovation is expected to reduce and prevent land certificate disputes in Semarang City. The Semarang City Land Office was ranked first in issuing the most electronic certificates for routine services in fiscal year 2024, indicating that the implementation of innovations has been effective and efficient
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN WONOSOBO: IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 94 OF 2021 CONCERNING CIVIL SERVANT DISCIPLINE IN WONOSOBO REGENCY Rahayu, Fanny Agustina Sri; Karina, Aisyah Dinda
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.160

Abstract

Disiplin secara umum merupakan sikap patuh terhadap norma, peraturan atau tata tertib yang berlaku baik secara individu maupun kelompok, disiplin dapat menjadi landasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjaga integritas dan profesionalismenya, adanya intuisi ketidakpatuhan PNS dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin sebagai pedoman resmi PNS dalam mengatur kewajiban, larangan dan sanksi PNS. Oleh karena itu, artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kabupaten Wonosobo. Adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan literatur bagi pembaca terutama PNS di Kabupaten Wonosobo. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris untuk mendeskripsikan bagaimana keefektifan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan PNS di Kabupaten Wonosobo periode 2023-2024 tercatat sebanyak 31 orang dengan berbagai alasan seperti sanksi yang kurang tegas, kurangnya kesadaran diri PNS, kurangnya pengawasan dan pembinaan PNS, hal ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 belum efektif secara maksimal. Diperlukan adanya upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja PNS di Kabupaten Wonosobo. Upaya tersebut dapat melalui penguatan peran pimpinan dalam memberikan motivasi, pembinaan, dan perhatian terhadap kedisiplinan PNS, serta penerapan sistem penghargaan secara periodik kepada PNS berprestasi dapat menjadi instrumen motivasi yang efektif, sejalan dengan penegakan sanksi disiplin yang tegas, adil, dan tidak diskriminatif terhadap setiap pelanggaran.