<![CDATA[Penelitian ini mengkaji eksekusi kewajiban nafkah dalam putusan verstek perkara perceraian yang terkendala oleh ketidakhadiran mekanisme penelusuran tergugat. Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Prob menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah iddah, mut’ah, madhiyah, dan nafkah anak telah ditetapkan secara rinci, eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada prosedur hukum untuk melacaknya. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan eksekusi nafkah dalam kondisi tersebut serta merancang mekanisme penelusuran tergugat yang ideal dalam hukum acara peradilan agama. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Temuan menunjukkan bahwa hukum acara perdata dan peradilan agama di Indonesia tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk menelusuri identitas atau aset tergugat pasca-verstek, sehingga eksekusi nafkah hanya bergantung pada inisiatif penggugat yang umumnya rentan secara sosial-ekonomi. Akibatnya, putusan verstek berisiko menjadi “putusan hampa” yang gagal menjamin keadilan substantif, terutama bagi perempuan dan anak. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskusi tentang celah normatif dalam sistem peradilan keluarga. Secara praktis, penelitian merekomendasikan penguatan kewenangan pengadilan melalui integrasi data kependudukan, kolaborasi antarlembaga, dan pengaturan kewajiban pelaporan domisili oleh tergugat sebagai bagian dari reformasi hukum acara yang berkeadilan dan responsif.]]>
