Gede Bhayu Dananjaya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI BKPSDM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1582

Abstract

Penelitian ini tentang kompetensi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang terhadap efektivitas organisasi, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dan adanya persyaratan yang terlalu mengikat untuk JFT, serta tidak adanya uraian yang jelas dari instansi pembina di pusat atau break down tusi JFT yang ada, bahkan untuk formasi serta rekomendasi perkembangan JFT yang ada tidak diberikan dari instansi pembina. Selain itu, sistematika kerja JFT serta sosialisasi tugas dan fungsinya belum ada kesepakatan antara daerah dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang dengan legalitas yang relevan serta tidak adanya role model sebagai pilot projek, yang menjelaskan serta menggambarkan JFT yang kompeten dengan dukungan kompensasi yang sesuai dalam menunjang efektivitas organisasi.Hasil analisis terhadap prioritas strategi yang ada, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masuk kedalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT, alternatif strategi yang digunakan adalah SO (Strength and Opportunities), dengan pertimbangan bahwa BKPSDM Kabupaten Tangerang mempunyai potensi yang banyak dan besar untuk dikembangkan akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal, untuk itu dalam upaya membuat Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), sementara itu kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Adapun hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut di atas, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diarahkan pada: (1) Perencanaan, sistem regulasi dan persyaratan yang tidak mengikat; (2) Peningkatan sarana dan prasarana dan keuangan yang mendukung; (3) Penguatan tugas dan fungsi dengan formasi serta rekomendasi instansi pembina dari pusat; (3) Peningkatan daya kerja, skill, dan kompetensi JFT BKPSDM; (4) Dukungan dari pusat sebagai instansi pembina dengan adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi JFT yang kompeten di daerah, serta diberikan contoh role model JFT yang kompeten, dan adanya sinkronisasi perkembangan JFT yang kompeten bagi efektivitas organisasi, antar berbagai daerah.Strategi Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pada formasi dan rekomendasi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Adapun kelemahan yang mendasar pada birokrasi adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Saat ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina dari pemerintah pusat, agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Gede Bhayu Dananjaya; Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1583

Abstract

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.