<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena viralitas di media sosial memengaruhi pola pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memperoleh kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri dengan harapan tercipta pelayanan publik yang responsif dan efektif. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dinamika tersebut. Banyak kebijakan pemerintah daerah saat ini lebih bersifat reaktif terhadap isu-isu viral di media sosial dibandingkan berdasarkan prosedur hukum dan perencanaan formal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, serta berita daring, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang menghubungkan fenomena viralitas dengan teori otonomi daerah dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas isu di media sosial berfungsi sebagai instrumen partisipasi publik baru yang mampu mendorong pemerintah daerah merespons lebih cepat berbagai permasalahan, seperti pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, respons reaktif yang semata-mata mengikuti tekanan digital berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak terencana, populis, dan mengabaikan prinsip hukum serta perencanaan strategis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa otonomi daerah kini menghadapi tantangan transformasi dari pola desentralisasi administratif menuju digitalisasi tuntutan publik. Agar tetap relevan, responsif, dan akuntabel, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap ruang digital, tetapi tetap berlandaskan hukum, transparansi, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. ]]>
