<![CDATA[Purpose – This study aims to examine the effectiveness of the subsidized fertilizer trading system in ensuring fertilizer availability for farmers in Sleman Regency.Methods – This study employs a qualitative research approach. Data were analyzed using Nvivo 12 to process interview results obtained from various informants directly involved in the subsidized fertilizer trading and distribution system in Sleman Regency.Findings – The findings indicatecthat the subsidized fertilizer trade system in Sleman Regency involves several interrelated stakeholders: the Sleman Regency Agriculture Office, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PPL, PUD (distributors), and PPTS (retailers). Subsidised fertiliser stocks at the PPTS level are always relatively available, distribution follows the national allocation through the e-RDKK system, and with transparent oversight. However, farmers still face significant obstacles in the redemption process due to administrative issues.Implication – The study highlights the need for stronger coordination among stakeholders and simplification of administrative procedures to improve farmers’ access to subsidized fertilizers.Originality – This study contributes to a qualitative approach-based analysis of the effectiveness of subsidized fertilizer trading systems at the regional level, highlighting the functional relationships between stakeholders and administrative barriers that affect fertilizer availability. AbstrakTujuan – Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman. Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi berbagai informan yang terlibat langsung dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan menggunakan NVIVO 12 untuk mengolah dan menafsirkan data secara sistematis.Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman melibatkan sejumlah stakeholder yang saling terkait, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PPL, PUD (distributor), dan PPTS (pengecer). Stok pupuk bersubsidi di tingkat PPTS relatif selalu tersedia, penyaluran mengikuti alokasi nasional melalui sistem e-RDKK, dan dengan pengawasan yang transparan. Namun demikian, petani masih menghadapi kendala signifikan dalam proses penebusan akibat permasalahan administrasi. Implikasi – Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antar-stakeholder, serta penyederhanaan prosedur administrasi guna meningkatkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.Orisinalitas – Penelitian ini berkontribusi pada analisis berbasis pendekatan kualitatif terkait efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi di tingkat daerah, yang menyoroti hubungan fungsional antar-stakeholder dan hambatan administratif yang mempengaruhi ketersediaan pupuk.]]>
