<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang tersedia dalam Hukum Internasional untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan untuk mengetahui mekanisme penerapan dari Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan kemanusiaan dalam Hukum Internasional. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan sebuah evolusi normatif yang signifikan dalam hukum dan tata kelola internasional. Paradigma ini telah menggeser konsep kedaulatan negara dari sebuah perisai menuju suatu tanggung jawab (sovereignty as responsibility), dengan menempatkan pencegahan (prevention) sebagai raison d'être-nya. 2. Secara substantif, efektivitas Responsibility to Protect sebagai sebuah kerangka pencegahan bersifat kontingen pada operasionalisasi yang sinergis dari ketiga pilarnya. Pilar I menegaskan kewajiban primer negara untuk membangun ketahanan domestik melalui tata kelola yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang merupakan benteng pertahanan pertama yang paling fundamental. Apabila kapasitas negara tidak memadai, Pilar II mengaktifkan kewajiban kolektif komunitas internasional untuk memberikan asistensi dan pembangunan kapasitas (capacity-building) yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural yang dapat memicu kekejaman. Kata Kunci : penerapan responsibility to protect, mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum internasional]]>
