<![CDATA[This article analyzes the elements of the crime of genocide against the Rohingya ethnic group under Article 6 of the 1998 Rome Statute. The humanitarian crisis affecting the Rohingya in Myanmar, particularly since the military operations of 2016-2017, has resulted in mass killings, systematic sexual violence, village burnings, and the forced displacement of over 700,000 people to Bangladesh. This research is a normative juridical study employing statutory, conceptual, and case approaches, analyzing the provisions of Article 6 of the Rome Statute and the facts documented in international reports. The analysis reveals that the Rohingya constitute a protected ethnic and religious group, the violent acts committed fulfill four of the five categories of actus reus, and most crucially, the systematic pattern of actions, hate speech, discriminatory policies, and scale of atrocities allow for the inference of specific intent (dolus specialis) to destroy the Rohingya group, in whole or in part. Although Myanmar is not a state party to the Rome Statute, which hinders prosecution at the ICC due to jurisdictional constraints, this qualification of genocide remains significant for legal proceedings at the International Court of Justice, the mandate of the IIMM, and advocacy efforts for justice and reparations for the victims. Artikel ini menganalisis unsur-unsur kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, terutama sejak operasi militer 2016-2017, telah mengakibatkan pembunuhan massal, kekerasan seksual sistematis, pembakaran desa, dan pengusiran paksa lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menganalisis ketentuan Pasal 6 Statuta Roma serta fakta-fakta yang terdokumentasi dalam laporan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa etnis Rohingya merupakan kelompok etnis dan agama yang dilindungi, tindakan kekerasan yang dilakukan memenuhi empat dari lima kategori actus reus, dan yang terpenting, dari pola tindakan sistematis, ujaran kebencian, kebijakan diskriminatif, serta skala kekejaman, dapat diinferensikan adanya niat khusus (dolus specialis) untuk menghancurkan kelompok Rohingya. Meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma sehingga penuntutan di ICC terhambat kendala yurisdiksi, kualifikasi genosida ini tetap signifikan bagi proses hukum di Mahkamah Internasional, mandat IIMM, serta upaya advokasi keadilan dan reparasi bagi korban.]]>
