Panua, Fitriyanti
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango Panua, Fitriyanti; Yusuf, Nilawaty; Husain, Siti Pratiwi
Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vol 4 No 3 (2025): JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Desember)
Publisher : Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan publik berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang mencerminkan keterpaduan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Molotabu telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan pelaporan yang berdampak pada penyaluran dana tahap berikutnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, namun belum optimal dalam pengawasan. Secara umum, praktik akuntabilitas di Desa Molotabu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik sebagai instrumen kepercayaan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendukung teori stewardship bahwa aparatur publik memiliki tanggung jawab moral untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.