Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels Yusli Effendi; Reza Triarda
Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Informatika Indonesia Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34148/komatika.v4i2.915

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan daya antisipasi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi terhadap kerentanan jalur non-resmi dalam bekerja ke luar negeri serta memperkuat mekanisme mitigasi penempatan PMI non-prosedural. PkM ini dilaksanakan bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Banyuwangi serta Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI). Urgensi kegiatan ini muncul setelah teridentifikasinya kelambanan birokrasi (bureaucratic inertia) antar stakeholder yang disebabkan oleh perbedaan struktur, garis kewenangan, dan kekakuan prosedur operasional baku (SOP) dalam penanganan kasus PMI, yang berdampak pada tingginya jumlah penempatan PMI ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terlibat langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya jalur non-prosedural yang diakibatkan oleh kelambanan birokrasi dalam penanganan migrasi. Kegiatan PkM ini dilaksanakan di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi melalui metode sosialisasi dan pelatihan. Tujuan utama dari sosialisasi dan pelatihan ini adalah untuk mengurangi kerentanan Calon PMI Perempuan terhadap jalur migrasi non-prosedural, serta mendorong mereka untuk memilih jalur migrasi yang aman dan prosedural. Pelatihan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan antisipasi mereka, sehingga mereka dapat menghindari bahaya bekerja melalui jalur non-resmi dan tetap menggunakan jalur yang prosedural dan aman dalam bekerja di luar negeri. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Migrasi Jalur Non-Prosedural, Bureaucratic Inertia, Sosialisasi, Pelatihan.
MODERN SLAVERY AND AUSTRALIA’S STRATEGIC RESPONSE DURING COVID-19 PANDEMIC 2020-2023 Emanuella Amanda Saraswati; Reza Triarda
Intermestic: Journal of International Studies Vol 10 No 2 (2026)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v10n2.9

Abstract

This article examines Australia’s strategic response to modern slavery during the Covid-19 pandemic from 2020 to 2023 through the Theory of Change framework. The study identifies a central Pandemic Paradox where enhanced institutional detection and reporting capacity coexisted with persistent structural vulnerabilities. Empirically, the research documents an underanalyzed crisis period, while theoretically, it extends the Theory of Change to conditions of global systemic disruption. Findings reveal that while deterrence and global regulatory strategies significantly improved case visibility, transparency-based approaches remained insufficient without binding due diligence to address the socio-economic drivers of exploitation. At the regional level, Australia’s leadership in the Bali Process with Indonesia strengthened intermestic governance, yet its efficacy remains contingent upon proactive protections for migrant workers. This study provides a strategic policy roadmap for middle powers to balance domestic enforcement with multilateral coordination. In conclusion, a transition toward rigorous legal accountability is essential to break the cycle of modern slavery paradoxes during global crises.