<![CDATA[Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah:1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2).Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3).Mengidentfikasi hambatan dalam implentasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4).Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Hasil penelitian untulk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.]]>
