Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Patricia, Fhelisha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Digital Asing Di Indonesia : Tanggung Jawab Perdata Dan Kewajiban Perizinan Patricia, Fhelisha; Juanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4422

Abstract

Pesatnya pertumbuhan transaksi digital lintas batas telah menghadirkan tantangan baru bagi kedaulatan hukum Indonesia, terutama ketika sanksi pemblokiran akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang tidak terdaftar justru membekukan dana konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE asing serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat ketidakpatuhan perizinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan terkait sengketa administratif PSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan PSE asing memenuhi kewajiban pendaftaran merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Terkait hambatan yurisdiksi dan klausula pilihan hukum dalam kontrak baku yang merugikan, hakim dapat menerapkan doktrin kehadiran ekonomi dan asas ketertiban umum untuk menarik entitas asing ke dalam yurisdiksi Indonesia. Selain itu, mekanisme perlindungan perdata saat ini dinilai masih bersifat post-factum, sehingga belum memadai untuk menyelamatkan dana konsumen secara cepat saat terjadi pemblokiran. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi yang mewajibkan PSE asing memiliki kantor perwakilan dan menempatkan dana jaminan atau skema escrow pada bank nasional untuk menjamin eksekusi ganti rugi.
Co-Authors Juanda