<![CDATA[Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi strategis dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap mutu laporan keuangan, mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis kaitan antara tingkat maturitas SPIP dengan opini audit BPK. Kajian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap sepuluh sumber ilmiah dan laporan resmi terbitan tahun 2020–2025. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan SPIP berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama dari sisi relevansi, keandalan, dan penyajian yang wajar. Efektivitas SPIP dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, penerapan SPIP yang hanya bersifat administratif belum memberikan dampak nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan tingkat maturitas SPIP berkorelasi positif dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperbaiki mutu laporan keuangan daerah serta memperkokoh tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel.]]>
