<![CDATA[Meningkatnya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik melalui Kemitraan Pemerintah–Swasta atau Public-Private Partnerships (PPP) telah menjadi model tata kelola dominan dalam administrasi publik kontemporer yang menawarkan peluang peningkatan efisiensi, inovasi, dan mobilisasi sumber daya dalam penyampaian layanan publik, namun partisipasi aktor non-pemerintah dalam mengelola aset publik secara bersamaan memunculkan tantangan kritis terkait akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi di mana mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai dan akses informasi yang terbatas dapat melemahkan kepercayaan publik, mengurangi legitimasi kebijakan, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan sumber daya publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan mengkaji berbagai sumber akademik termasuk jurnal ilmiah, artikel, dan buku referensi yang relevan dengan akuntabilitas, transparansi, dan informasi publik dalam kemitraan pemerintah–swasta melalui metode deskriptif-kualitatif dengan mensintesis kerangka teoritis dan temuan empiris dari studi sebelumnya. Temuan menunjukkan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dalam kemitraan publik-swasta, di mana akses terbuka terhadap informasi memungkinkan warga untuk memantau, menilai, dan mengevaluasi proses maupun hasil kolaborasi lintas sektor, sementara reformasi pemerintahan digital melalui implementasi sistem e-government berfungsi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan publik, meskipun implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam PPP masih menghadapi tantangan signifikan termasuk keterbatasan kapasitas institusional, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan partisipasi publik yang terbatas di wilayah tertentu. Studi ini menekankan bahwa peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam kemitraan pemerintah–swasta memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, dan keterlibatan publik yang aktif, sehingga dengan mengintegrasikan elemen-elemen tersebut, PPP dapat beroperasi lebih bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan dengan memastikan kepentingan publik tetap menjadi inti dari inisiatif pembangunan di era keterbukaan informasi.]]>
