Petrus Etus Sarfunin
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Media Lokal dan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi pada Media Tifa Tanimbar Petrus Etus Sarfunin; Iwan Joko Prasetyo
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 3 (2026): Menulis - Maret
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i3.1064

Abstract

Media massa memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sebagai penyedia informasi publik, pengawas kekuasaan, serta ruang partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengawasan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada media lokal Tifa Tanimbar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap wartawan, redaksi media, serta aparat pemerintah daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal memiliki tiga fungsi utama dalam mendorong partisipasi publik, yaitu sebagai penyedia informasi publik, sebagai alat kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, serta sebagai ruang artikulasi aspirasi masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya media, rendahnya literasi media masyarakat, serta tekanan politik lokal terhadap independensi pers. Penelitian ini menemukan bahwa penguatan kapasitas media lokal dan peningkatan literasi publik menjadi faktor kunci dalam memperkuat demokrasi lokal di wilayah kepulauan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi politik lokal dengan menunjukkan bahwa media lokal tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memperkuat partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di wilayah kepulauan.