<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya kejahatan siber, termasuk praktik perjudian online yang dijalankan melalui aplikasi berbasis internet. Perjudian online secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, dalam praktik penegakan hukum ditemukan fenomena bandar judi online yang melaporkan peretas sistem aplikasinya kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis terkait legitimasi pelapor, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ilegal, serta konsistensi penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis laporan pidana yang diajukan oleh bandar judi online terhadap peretas sistem aplikasi judi online berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang ITE, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana siber. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana peretasan tetap dapat diproses berdasarkan Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang ITE, meskipun objek yang diretas digunakan untuk kegiatan perjudian online. Namun, dalam perspektif keadilan, kedudukan hukum bandar judi online sebagai pelapor menjadi problematis karena aktivitasnya bertentangan dengan hukum pidana. Penelitian ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang proporsional dan menyeluruh dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.]]>
