Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Peraturan Permerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kuningan Budiman, Haris; Khoirunnisa, Andini; Lisanti, Azzahra Yasmina; Aulia, Devina Tri; Rahmaniah, Naima Fatia
Justicia Journal Vol. 15 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v15i1.15101

Abstract

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana seperti Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah desa, TNI/Polri, lembaga swasta, dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan dan struktur kelembagaan, implementasi di lapangan belum optimal. Masih terdapat hambatan dalam komunikasi dua arah, kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai penyebab bencana, serta ego sektoral antar lembaga yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam mitigasi dan respons bencana. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sinergi antar lembaga, komunikasi yang inklusif dengan masyarakat, serta penguatan edukasi mitigasi bencana guna mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
Kedudukan Hukum Surat Pesanan sebagai Perikatan Kontraktual dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Telaah Yuridis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Fauji, Ade Rizki; Rahmaniah, Naima Fatia; Kusuma, Panji Adhiwinata
Letterlijk Vol 2 No 1 (2025): Letterlijk
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/letterlijk.v2i1.923

Abstract

 This research examines the legal position of purchase orders within Indonesia's system of binding agreement and contract law. Purchase orders constitute important instruments in economic activities that establish legal relationships between parties, particularly in government procurement of goods and services. The research focuses on the legal position of purchase orders from the perspective of binding agreement and contract law, as well as the considerations of the South Jakarta District Court in Decision Number 272/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches, analyzing primary and secondary legal materials. The findings demonstrate that purchase orders hold a strong legal position as contractual agreements when they fulfill the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which is reinforced by Supreme Court Jurisprudence Number 1506 K/Pdt/2002. The South Jakarta District Court recognized purchase orders as valid grounds for civil claims. Purchase orders have legally binding force and can serve as the basis for civil claims when they reflect a genuine legal relationship between the parties.