<![CDATA[Dualisme kewenangan aparat penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana khusus merupakan persoalan yuridis yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara tertentu berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, ketidakjelasan prosedur, serta ketidakpastian bagi tersangka dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dualisme kewenangan penyidikan antara aparat penegak hukum dalam tindak pidana khusus, mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum, serta mengkaji upaya sinkronisasi kewenangan penyidikan guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis hukum perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai sumber utama, dipadukan dengan studi literatur sebagai bahan pembanding. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedural dan potensi konflik antar aparat, yang dapat menghambat proses penyidikan dan mengurangi kredibilitas lembaga penegak hukum. Analisis menekankan pentingnya harmonisasi kewenangan, penegakan prinsip legalitas, serta penguatan koordinasi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Kesimpulan menegaskan bahwa pengaturan kewenangan secara jelas dan konsisten menjadi prasyarat penting dalam upaya optimalisasi penyidikan tindak pidana khusus, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun masyarakat secara luas.]]>
