This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fatwa Hukum
NIM. A1011221053, HIASINTA
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011221053, HIASINTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang menimbulkan kerugian fisik, material, dan sosial bagi masyarakat, sehingga menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui Program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan korban kecelakaan lalu lintas melalui implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi korban dalam proses pengajuan santunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis, dengan memadukan data primer dan data sekunder. Data primer berupa keterangan langsung dari narasumber, sementara data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SWDKLLJ di Kota Pontianak telah memberikan perlindungan hukum dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan perbandingan data, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh korban kecelakaan lalu lintas memperoleh santunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kendala dalam proses pengajuan santunan, antara lain persoalan administratif, keterbatasan informasi dan literasi hukum korban, serta belum optimalnya koordinasi dan pendampingan antarinstansi dalam memastikan terpenuhinya hak korban kecelakaan lalu lintas. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan hak korban atas santunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara melalui peningkatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pelaksanaan program SWDKLLJ agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, SWDKLLJ, Kecelakaan Lalu Lintas ABSTRACT Traffic accidents are events that cause physical, material, and social losses to the community, thereby requiring the presence of the state to provide legal protection for victims. One form of such protection is realized through the Mandatory Traffic Accident Fund Contribution Program (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan / SWDKLLJ) administered by PT Jasa Raharja. This study aims to analyze the protection of traffic accident victims through the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City and to identify the obstacles faced by victims in the process of submitting compensation claims. This research employs a juridical-sociological legal research method by combining primary and secondary data. Primary data consist of direct information obtained from informants, while secondary data include primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through interviews and document studies and were qualitatively analyzed to address the research problems. The research findings indicate that the implementation of the SWDKLLJ program in Pontianak City has provided basic legal protection for traffic accident victims in accordance with the applicable laws and regulations. However, based on data comparison, it is evident that not all traffic accident victims have received compensation. This condition is caused by various obstacles in the compensation claim process, including administrative issues, limited access to information and legal literacy among victims, as well as suboptimal coordination and institutional assistance among relevant agencies in ensuring the fulfillment of victims’ rights. These obstacles have implications for delays and barriers in the realization of victims’ entitlement to compensation. Therefore, strengthening the role of the state through improved inter- agency coordination and optimization of the implementation of the SWDKLLJ program is necessary to ensure that legal protection for traffic accident victims can be implemented more effectively. Keywords: Legal Protection, SWDKLLJ, Traffic Accidents