<![CDATA[ABSTRAK Masifnya kemajuan teknologi finansial menciptakan metode pembayaran non-tunai seperti dompet digital yang menawarkan kemudahan sekaligus risiko hukum terkait dengan keamanan dana. Peneliti ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital melalui analisis kasus Senia yang mengalami kehilangan uang pada aplikasi ShopeePay sebesar Rp. 500.000 tanpa adanya verifikasi PIN atau OTP. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji sejauh mana regulasi dalam melindungi aset digital pengguna dan menentukan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus penelitian terletak pada inventarisasi dan sinkronisasi regulasi perlindungan konsumen digital. Bersumber pada bahan hukum primer seperti UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, dan PBI PJP, dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan solusi yuridis terhadap problematika kehilangan aset digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna dompet digital mencakup dua instrumen utama yaitu perlindungan preventif yang telah mewajibkan penyelenggara untuk mengedukasi pengguna, melakukan mekanisme mitigasi risiko hingga menjamin sistem sesuai dengan UUPK, UU ITE, PP PSTE, POJK Nomor 22 Tahun 2023, hingga PBI PJP, serta perlindungan represif dengan penerapan beban pembuktian terbalik namun pengguna perlu mengumpulkan bukti awal. Upaya yang dapat ditempuh yaitu pengaduan ke penyelenggara dan penyelenggara penampung transaksi, APPK oleh OJK dan LAPS-SJK, hingga jalur perdata dan pidana. Dalam kasus Senia, bukti awal yang dilampirkan terbatas pada bukti tangkap layar pengaduan layanan konsumen penyelenggara dan mutasi pemindahan dana. Upaya yang ditempuh cenderung parsial karena terfokus pada pengaduan penyelenggara tanpa melakukan mitigasi lintas lembaga kepada bank penampung. Kata Kunci: Dompet Digital; Perlindungan Hukum; Kehilangan Uang. ABSTRACT The massive advancement of financial technology has created non-cash payment methods such as digital wallets, which offer convenience but also pose legal risks related to fund security. This researcher examines legal protection for digital wallet users through a case study of Senia, who lost Rp. 500,000 on the ShopeePay app without any PIN or OTP verification. This research aims to examine the extent to which regulations protect users' digital assets and determine the legal measures that can be taken. This research uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The focus of the research is on the inventory and synchronization of digital consumer protection regulations. It is based on primary legal materials such as the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, and secondary legal materials which are then analyzed descriptively and qualitatively to provide legal solutions to the problem of digital asset loss. The results of the study show that legal protection for digital wallet users includes two main instruments, namely preventive protection, which requires operators to educate users, implement risk mitigation mechanisms, and ensure that the system complies with the UUPK, ITE Law, PP PSTE, POJK Number 22 of 2023, and PBI PJP, as well as repressive protection with the application of reverse burden of proof, but users need to collect preliminary evidence. Efforts that can be taken include complaints to operators and transaction custodians, APPK by OJK and LAPS-SJK, and civil and criminal proceedings. In Senia's case, the preliminary evidence attached was limited to screenshots of complaints to the operator's customer service and fund transfer transactions. The efforts taken tended to be partial because they focused on complaints to the operator without mitigating across institutions to the holding bank. Keywords: Digital Wallet; Legal Protection; Loss of Money.]]>
