<![CDATA[Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam memaksimalkan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Dana pemerintah, seperti Saldo Dana Pemerintah (SDP), tidak hanya berfungsi sebagai alat likuiditas fiskal, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas moneter dan efektivitas kebijakan makroekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan pelaksanaan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia, dengan sudut pandang hukum keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Bank Indonesia, serta peraturan pelaksana yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk mendorong koordinasi fiskal dan moneter secara terstruktur dan terukur, tanpa mengorbankan prinsip independensi Bank Indonesia. Optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia mencerminkan praktik sinergi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, sinergi ini juga membawa risiko hukum, terutama potensi moral hazard dan penurunan independensi bank sentral jika batas koordinasi tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu dikelola secara proporsional dalam kerangka hukum keuangan negara agar pengelolaan dana pemerintah tetap sah secara hukum, efektif secara ekonomi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. ]]>
