<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik biaya administrasi dalam proses pengurusan pernikahan di masyarakat serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, perangkat desa, serta pihak yang terkait dengan proses administrasi pernikahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum Islam dan konsep kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara regulatif tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dalam praktiknya masyarakat tetap mengeluarkan biaya dalam proses pengurusan administrasi di tingkat desa. Biaya tersebut muncul dalam pengurusan berbagai dokumen seperti surat pengantar nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), dengan total pengeluaran yang berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan secara mudah dan tidak memberatkan, sehingga praktik biaya yang berpotensi membebani masyarakat perlu mendapat perhatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.]]>
