Siregar, Andika Rahmad
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Pekerjaan di Media Sosial Nasution, Hasmar Husein; Azizah, Noor; Siregar, Andika Rahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83194

Abstract

Media sosial menjadi sarana pencarian kerja yang aman dan terpercaya. Namun kenyataannya, platform tersebut justru dimanfaatkan untuk penyebaran penipuan berkedok lowongan pekerjaan secara masif. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat sekitar 18.220 laporan kasus sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran penipuan lowongan kerja di media sosial, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menganalisis respons hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, mencakup pendekatan perundang-undangan, syar'i, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (kitab fikih jinayah, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah), yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan secara normatif dengan menelaah konsep tadlis, gharar, dan ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipicu oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan platform, dan anonimitas pelaku di ruang digital. Hukum pidana Islam mengkategorikan perbuatan ini sebagai tadlis dan gharar yang dikenai sanksi ta'zir, dengan penekanan pada pencegahan berbasis nilai kemaslahatan. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa validasi empiris lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan putusan pengadilan dan wawancara lapangan.