<![CDATA[ABSTRAK Pemilihan legislatif merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang salah satunya bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil). Pada penyelanggaraan pemilihan umum, terdapat syarat berupa pemenuhan batas jumlah anggota partai politik yang menjadi peserta pileg yang dibuktikan dengan KTP sebagai data pribadi. Pada kenyataannya, terdapat partai politik yang mengumpulkan data pribadi dengan penipuan dalam pemilihan umum. Namun, baik pada UU Pemilu dan UU PDP tidak memberikan sanksi terhadap penipuan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian bertujuan untuk memformulasikan hukum pidana terhadap penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik pada pileg di Indonesia demi mengisi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau penelitian yang memberikan sumbang saran dalam mengatasi permasalahan kekosongan hukum pada penelitian ini. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekosongan hukum terhadap hukum yang ada di Indonesia mengenai penipuan dalam pengumpulan data pribadi pada pendaftaran partai politik dalam pemilihan umum. Selain itu, perlu pula dilakukan formulasi hukum pidana terhadap delik dan sanksi pidana untuk menanggulangi penipuan tersebut demi memastikan perlindungan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menghasilkan suatu resolusi mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian ini berupa rekomendasi terhadap perumusan suatu delik yang menjadi instrumen penanggulangan kejahatan yang menyasar hak privasi seseorang dan mencederai kedaulatan rakyat. Kemudian, penelitian ini juga merekomendasikan sanksi pidana pokok dan tambahan yang menyertai delik yang dirumuskan berupa pidana penjara, denda, dan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pelaku selama beberapa tahun. Kata Kunci : Formulasi, Pidana, Pemilihan Umum, Data Pribadi. ABSTRACT General elections are an instrument for realizing popular sovereignty, one purpose of which is to elect members of the House of Representatives. General elections in Indonesia are held on the principles of directness, universality, freedom, secrecy, honesty, and fairness. To participate, political parties must meet a minimum membership threshold, evidenced by Indonesian identity cards (KTP), which constitute personal data. In practice, some political parties collect personal data through fraudulent means during elections. However, neither the Election Law nor the Personal Data Protection Law provides sanctions for such fraud. Therefore, this study aims to formulate a criminal law response to fraud in the collection of personal data during political party registration in Indonesian legislative elections, in order to fill this legal gap. This study is a normative, prescriptive legal study that offers suggestions to address the legal gap identified in this study. The research finds a gap in Indonesian law concerning fraud in the collection of personal data for political party registration in elections. Accordingly, the study proposes criminal-law formulations for the relevant offences and penalties to address such fraud, in order to ensure social protection and welfare. This study produces a resolution regarding legal subjects who can be held accountable. It also recommends formulating an offence to combat crimes that target individuals’ privacy and undermine popular sovereignty. The study further recommends principal and additional criminal sanctions for the formulated offence, namely imprisonment, fines, and an additional penalty of disenfranchisement (loss of the right to vote) for a specified number of years. Keyword: Formulation, Penal, General Election, Data Privacy]]>
