<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pendekatan Value for Money (VFM) yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sebagai salah satu kabupaten dengan APBD terbesar di Sumatera Utara yang mencapai Rp4,8 triliun pada tahun 2024, Deli Serdang menghadapi tantangan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diberitakan media lokal mengenai realisasi PAD yang hanya mencapai 61,61% hingga awal Desember 2024. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang tahun 2022–2024 yang diperoleh dari portal DJPK Kemenkeu. Teknik analisis menggunakan perhitungan rasio ekonomis (perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja), rasio efisiensi (perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan), dan rasio efektivitas (perbandingan realisasi PAD dengan target PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi. Dari aspek ekonomis, tahun 2022 tergolong tidak ekonomis (103,44%), namun membaik menjadi sangat ekonomis pada tahun 2023 (83,58%) dan 2024 (85,49%). Dari aspek efisiensi, tahun 2022 tidak efisien (100,04%), sedangkan tahun 2023 (99,06%) dan 2024 (96,21%) telah mencapai kategori efisien. Adapun dari aspek efektivitas PAD, selama tiga tahun berturut-turut berada pada kategori kurang efektif, yakni 70,41% (2022), 63,98% (2023), dan 71,00% (2024). Temuan utama penelitian ini adalah adanya paradoks antara keberhasilan penghematan belanja (ekonomis dan efisien) dengan kegagalan pencapaian target pendapatan (efektivitas rendah). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih terfokus pada sisi belanja, sementara optimalisasi potensi PAD belum berjalan optimal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disarankan untuk mengevaluasi metode penetapan target PAD agar lebih realistis serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.]]>
