<![CDATA[Artikel ini menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam merespons moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia tahun 2011 menggunakan kerangka teoretis Graham T. Allison. Moratorium yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juni 2011 sebagai respons terhadap eksekusi Ruyati binti Satubi dipersepsikan Arab Saudi sebagai ancaman terhadap kedaulatan domestik dan kontrol atas sistem kafala. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode archival and document-based research dengan data primer berupa dokumen resmi pemerintah, pernyataan diplomatik, dan laporan organisasi internasional, serta data sekunder dari media dan jurnal akademik. Analisis menggunakan teknik pattern matching untuk mencocokkan pola empiris dengan prediksi teoretis dari tiga model Allison: Rational Actor Model, Organizational Process Model, dan Governmental Politics Model. Temuan menunjukkan bahwa respons Arab Saudi berupa counter-ban yang diumumkan sembilan hari setelah moratorium Indonesia, diversifikasi sumber tenaga kerja ke Bangladesh, India, dan Sri Lanka, serta resistensi terhadap reformasi kafala merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan kalkulasi rasional untuk mempertahankan status quo, aktivasi Standard Operating Procedures birokrasi, dan bargaining politik antara aktor kunci dengan kepentingan berbeda. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan Arab Saudi bersifat defensif, dirancang untuk melindungi kedaulatan domestik dan menolak tekanan eksternal sambil mempertahankan pengakuan normatif. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah mengaplikasikan kerangka Allison pada kasus kebijakan migrasi tenaga kerja yang selama ini diabaikan dalam literatur foreign policy decision-making, serta memberikan wawasan praktis bagi strategi negosiasi Indonesia di masa depan]]>
