<![CDATA[Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental yang dijamin dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Perlindungan tersebut mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk ekspresi artistik seperti musik dan lirik lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan kebebasan berekspresi dalam bentuk ekspresi artistik menurut hukum hak asasi manusia internasional serta mengkaji apakah kriminalisasi terhadap lirik lagu yang bersifat kritis dapat dibenarkan berdasarkan prinsip pembatasan kebebasan berekspresi dalam ICCPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik dan lirik lagu merupakan bagian dari ekspresi artistik yang memperoleh perlindungan hukum internasional karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan politik. Meskipun demikian, Pasal 19 ayat (3) ICCPR memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas. Dalam kasus Pablo Hasel, kriminalisasi terhadap lirik lagu kritis dinilai sulit dibenarkan karena tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pembatasan tersebut dan berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap demokrasi serta kebebasan sipil. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati agar pembatasan terhadap ekspresi artistik tidak berubah menjadi alat represi politik. Freedom of expression is one of the fundamental human rights guaranteed under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Such protection covers various forms of expression, including artistic expressions such as music and song lyrics. This study aims to analyze the regulation and limitations of freedom of expression in the form of artistic expression under international human rights law and to examine whether the criminalization of critical song lyrics can be justified based on the principles of restrictions on freedom of expression under the ICCPR. This research employs a normative juridical legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that music and song lyrics are forms of artistic expression protected under international law due to their social, cultural, and political functions. Nevertheless, Article 19 paragraph (3) of the ICCPR allows restrictions on freedom of expression provided that they comply with the principles of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality. In the case of Pablo Hasel, the criminalization of critical song lyrics is difficult to justify because it does not fully satisfy these limitation principles and potentially creates a chilling effect on democracy and civil liberties. Therefore, states must exercise caution to ensure that restrictions on artistic expression do not become instruments of political repression.]]>
