Enju Juanda
Universitas Galuh

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERPORNOGRAPHY Anton Basuki; Hendi Budiaman; Enju Juanda
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22074

Abstract

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada moralitas dan ketertiban umum, tetapi juga sering berkaitan dengan eksploitasi seksual, perdagangan konten ilegal, serta ancaman terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana cyberpornography serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan berbagai instrumen hukum, khususnya UU ITE dan UU Pornografi, melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Berbagai kasus yang berhasil diungkap seperti jaringan distribusi konten pornografi digital melalui platform Telegram dan kasus komersialisasi pornografi oleh individu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi investigatif telah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap cyberpornography masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, diantaranya anonimitas ruang siber, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, kekosongan atau ketidaksempurnaan regulasi terhadap modus baru seperti deepfake porn dan non-consensual pornography, lambatnya kerja sama internasional, serta minimnya anggaran dan fasilitas forensik. Faktor sosial budaya seperti rendahnya tingkat pelaporan juga turut memperburuk situasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa upaya penanggulangan cyberpornography membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknologi aparat, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta edukasi publik mengenai bahaya kejahatan siber. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum oleh kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.
PELUANG PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA DALAM ADVOKASI BIDANG PERTANIAN Enju Juanda; Ibnu Rusydi; Doni Cakra Gumilar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.24350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemuda sebagai penggerak utama dalam advokasi bidang pertanian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan pemuda, serta mengkaji strategi penguatan peran pemuda dalam meningkatkan efektivitas advokasi guna mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, rendahnya regenerasi petani, serta berbagai persoalan pertanian seperti alih fungsi lahan, lemahnya perlindungan petani, dan ketimpangan akses terhadap teknologi serta kebijakan pertanian. Dalam kondisi tersebut, pemuda dipandang memiliki posisi strategis sebagai agent of change yang mampu mendorong transformasi pembangunan pertanian melalui kegiatan advokasi sosial, hukum, dan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori Peter Mahmud Marzuki. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama advokasi di bidang pertanian karena didukung oleh perkembangan teknologi digital, kemampuan inovasi, kreativitas, serta adanya dasar hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun demikian, keterlibatan pemuda masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, stigma negatif terhadap profesi petani, keterbatasan akses modal dan teknologi, minimnya pendidikan advokasi, serta kurangnya ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan peran pemuda melalui peningkatan pendidikan dan literasi advokasi pertanian, penguatan organisasi kepemudaan, pemanfaatan teknologi digital, dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan pemuda dalam advokasi bidang pertanian merupakan bagian penting dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani serta mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemuda diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, produktif, dan berpihak kepada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional