Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hipotesa Journal of Business Application
Jakobus Anakletus Rahajaan
Universitas Dr.Djar Wattiheluw
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Moderasi Kebijakan Kebebasan Beragama Jakobus Anakletus Rahajaan; Sarifa Niapele
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 2 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini melihat bagaimana kebijakan kebebasan beragama di Indonesia ditangani melalui lensa hukum dan konstitusi. Konstitusi 1945 menjanjikan kebebasan beragama, tetapi mempraktikkannya bisa jadi rumit karena sulit untuk menyelaraskan kebebasan pribadi dengan kebutuhan untuk ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berdasarkan aturan dan ide, dan diambil dari ide-ide John Rawls tentang keadilan, pemikiran Roscoe Pound tentang menyeimbangkan kepentingan yang berbeda, dan pandangan Friedrich Julius Stahl tentang peran hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kebebasan beragama harus mengikuti prinsip tata kelola hukum, keadilan bagi semua orang, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, ada masalah dalam membuat ini berhasil, seperti ketidaksepakatan dalam hukum, cara orang yang berbeda menafsirkan aturan, dan penegakan yang tidak merata. Studi ini menyarankan untuk mengubah keputusan Tiga Menteri, memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah, meningkatkan pendidikan tentang toleransi, membuat keputusan pengadilan lebih konsisten, mendukung organisasi massa, dan meningkatkan kesadaran publik. Dengan mengikuti saran tersebut, harapannya Indonesia dapat mengelola kebebasan beragama dengan lebih baik dan menjaga masyarakat tetap damai.
Kredit Macet dan Debt Collector; Legalitas dan Dampaknya dalam Mengelola Risiko Kredit Macet Perbankan Jakobus Anakletus Rahajaan; Sarifa Niapele
Journal of Business Application Vol. 3 No. 1 (2024): Journal of Business Application
Publisher : Univiversitas Dr. Djar Wattiheluw

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jba.v3.i1.p44-56

Abstract

This research examines the normative legal validity of the debt collector profession through a normative legal approach using qualitative methods and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The study finds that non-performing loans (NPLs) pose a significant threat to banking stability, as increasing levels of bad debt can hinder banks' ability to achieve optimal profits. Banks often employ debt collectors to manage time and cost-effectively to address this. Debt collectors are legally recognized under Indonesian law, including the Civil Code, SEBI Number 14/17/DASP/2012, and the 2014 Bank Indonesia Regulation issued by OJK. Their role is supported by legal principles such as freedom of contract, consensualism, and pacta sunt servanda. Despite common misconceptions, debt collectors are legitimate professionals crucial for maintaining financial stability. Debtors should cooperate with debt collectors to resolve their debts rather than viewing them negatively.
Co-Authors Sarifa Niapele