<![CDATA[Abstrak: Praktik pertambangan tanpa izin (illegal mining) masih marak terjadi di Indonesia meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius, baik kerugian negara, kerusakan lingkungan, maupun lemahnya efek jera hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana illegal mining dalam UU Minerba serta membandingkannya dengan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan praktik, sedangkan hukum Islam menempatkan illegal mining sebagai bentuk kerusakan (fasād) yang dapat dikenai sanksi ta’zir. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dan hukum pidana Islam. Kontribusinya adalah memberikan rekomendasi alternatif penegakan hukum yang lebih adil, berorientasi pada kemaslahatan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kata Kunci: Hukum pidana Islam, illegal mining, sanksi Abstract: Illegal mining practices are still rampant in Indonesia despite being strictly regulated in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which imposes criminal penalties and fines on perpetrators. This situation causes serious problems, including state losses, environmental damage, and the weak deterrent effect of positive law. This study aims to analyze the criminal sanctions for illegal mining in the Minerba Law and compare them with the perspective of Islamic criminal law. The method used is normative research with a legislative and comparative law approach. The results of the study show that there is a gap between normative rules and practice, while Islamic law considers illegal mining as a form of damage (fasād) that can be subject to ta'zir sanctions. The novelty of this study lies in the integration of positive law and Islamic law analysis. Its contribution is to provide alternative recommendations for law enforcement that is more just, oriented towards public interest, and preserves the environment. Keyword: Islamic criminal law, illegal mining, sanctions]]>
