Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA Jurnal Akta Yudisia Jurnal Hukum Lex Generalis JIPRO : Journal Of Intellectual Property
Ismail Ismail
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELUANG DAN TANTANGAN PERDATA WAKAF ASET DIGITAL MELALUI METAVERSE Ismail, Ismail; Putra, Alif Arhanda
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 9, No 2 (2024): VOL 9 NO 2 DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v9i2.6206

Abstract

Digital technology in the metaverse field has promising potential and economic advantages. Therefore, digital assets such as Non-Fungible Tokens (NFTs), cryptocurrency, and virtual real estate have the potential to become objects of waqf, although there are challenges in the application of civil law. This research aims to analyze the opportunities and challenges of civil waqf for digital assets in the metaverse and to examine the governance of digital asset waqf in the metaverse. Digital assets in the metaverse have the potential to become waqf objects, as emphasized by Islamic law and UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, although there are no clear legal regulations governing them. To maximize the benefits of digital asset waqf governance in the metaverse, it is necessary to adapt smart contracts on the blockchain to ensure legal certainty and digital security, as well as appoint a nazhir capable of managing digital assets in the metaverse effectively. Therefore, despite legal challenges, the potential for managing digital waqf in the metaverse is vast, requiring regulations that are more adaptive to technological developments to ensure the sustainability and benefits of waqf for the broader community.Kata Kunci: Waqf, Digital Assets, Metaverse, Civil Law, Islamic Law, Blockchain, NFT, Cryptocurrency, Real Estate Virtual.
Internalisasi Nilai Kejujuran Pada Siswa Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Mewarnai: Sebuah Upaya Penguatan Karakter Sejak Dini Ismail Ibrahim
Jurnal SOLMA Vol. 15 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v15i1.21948

Abstract

Background: Pendidikan karakter di sekolah dasar memerlukan media yang konseptual dan menarik agar nilai moral lebih mudah dipahami. Kegiatan Pengabdian Kepada Tujuan: Masyarakat ini bertujuan menanamkan nilai kejujuran pada siswa SDN 048 Tarakan melalui penggunaan poster edukasi, komik mewarnai, dan deklarasi komitmen. Metode: Metode yang digunakan ialah ceramah interaktif berbasis poster dan komik mewarnai, dengan observasi kualitatif untuk mencatat keterlibatan dan respons siswa. Hasil: Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan visual dan aktivitas kreatif mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang perilaku jujur, terlihat dari kemampuan siswa menjelaskan kembali isi komik serta menyebutkan contoh perilaku jujur secara lisan. Poster yang ditempel di area sekolah juga memperkuat pesan moral melalui paparan visual yang berulang. Kesimpulan: Kesimpulannya, pendekatan visual naratif ini efektif dalam memperkuat pendidikan karakter dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta konteks sosial Juata Laut.
PENYESATAN ASAL-USUL PRODUK MELALUI PENYALAHGUNAAN INDIKASI GEOGRAFIS: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Ismail, Ismail
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 9, No.1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol9.iss1.art5

Abstract

Perdagangan digital memperluas peredaran produk dengan identitas geografis, tetapi pada saat yang sama membuka ruang penyalahgunaan indikasi geografis yang berpotensi menyesatkan konsumen mengenai asal-usul produk. Permasalahan ini penting karena indikasi geografis tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak komunal atas reputasi dan karakteristik produk, tetapi juga dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penelitian ini mengajukan dua pertanyaan, yaitu: bagaimana bentuk penyalahgunaan indikasi geografis dalam perdagangan digital yang menimbulkan penyesatan konsumen atas asal-usul produk, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan tersebut dalam perspektif hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan indikasi geografis dalam perdagangan digital dapat berbentuk penggunaan nama geografis secara langsung tanpa hak, pemboncengan reputasi, pencantuman keterangan asal-usul yang tidak benar, manipulasi visual, serta pengaburan rantai pasok dan identitas pelaku usaha pada platform digital. Perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sekaligus sebagai pelanggaran hak atas indikasi geografis dan pelanggaran hak konsumen atas informasi yang benar. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan pengaturan yang integratif antara hukum kekayaan intelektual dan hukum perlindungan konsumen, penegasan tanggung jawab platform e-commerce, serta perluasan akses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan efektif bagi konsumen.
Rekonstruksi Kepastian Hukum Penguasaan dan Peralihan Tanah Perwatasan di Kota Tarakan dalam Sistem Administrasi Pertanahan Ismail ismail
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 9 (2026): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i9.4402

Abstract

This study examines the legal status of tanah perwatasan in Tarakan City and formulates its integration with land administration. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study finds that tanah perwatasan is merely a local social term rather than a category of land right. Therefore, physical possession and statements acknowledged by a village head must be assessed alongside possession history, parcel boundaries, land records and third-party objections. To connect social recognition with legal certainty, this study proposes an eleven-stage, non-constitutive Gradual Integration Model. The model neither replaces land registration nor assumes ATR/BPN authority and suspends routine procedures whenever material objections or disputes arise.
Co-Authors Putra, Alif Arhanda