Sulistyandari Sulistyandari
Jenderal Soedirman University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM PEMBATASAN IMPOR BBM NON-SUBSIDI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN PERSAINGAN USAHA SWASTA Joti Wahyu Pranoto; Sulistyandari Sulistyandari
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8186

Abstract

This study examines the legal politics behind the Indonesian government’s policy on restricting the importation of non-subsidized fuel (BBM) and its implications for the operations of private business entities from a competition law perspective. The background of this research arises from Indonesia’s increasing dependence on imported fuel, which poses risks to the trade balance and national energy security. To address this, the government issued Circular Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources No. T-19/MG.05/WM.M/2025, limiting private import quotas to a maximum of 10% of the previous year’s sales volume. The study focuses on two main issues: first, how the government’s legal politics shape the formulation of this policy, and second, how the policy impacts private busThe increase in the market share of non-subsidized gasoline (from 11% in 2024 to 15% in mid-2025) and the large imports of refined petroleum products (up to 27.7 million tonnes) prompted the government to issue ESDM Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025 to restrict imports of non-subsidized fuel and designate Pertamina as the single entry point. Tensions have arisen between the objectives of energy security and the principles of fair competition. This study aims to examine the legal-policy direction behind the formulation of the restriction on non-subsidized fuel imports and its implications for the operations of private business entities from the competition law perspective. The research method employed is normative legal research, using statutory and legal-policy approaches based on secondary data. The findings indicate that the policy reflects a state-control orientation that strengthens the role of the state-owned enterprise (Pertamina) as supply controller; quota restrictions and mandatory purchase obligations reduce the flexibility of independent importers, increase logistics costs, constrain product innovation, and have the potential to create barriers to entry and reinforce dominant positions that risk conflicting with Law No. 5/1999. The KPPU (Regulation No. 4/2023) functions as a check-and-balance mechanism. The findings underscore the need to calibrate policy so that state intervention remains proportional—preserving energy security without sacrificing the level playing field. This study provides normative input for policymakers, regulators (KPPU, ESDM), and market actors in drafting energy regulations that balance state control with healthy competition. Keywords: Legal Politics, Public Policy, Business Competition.
Tanggung Jawab Ahli Waris atas Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Perdata Rizky Dwi Restianingsih; Sulistyandari Sulistyandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16114

Abstract

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi seringkali mengalami hambatan ketika pelaku telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan tetap dapat menempuh upaya pemulihan melalui gugatan ganti rugi terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Nab serta tanggung jawab ahli waris setelah dikabulkannya gugatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis dari sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum pewaris karena telah memenuhi seluruh syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab perdata dibebankan kepada enam anak dan seorang istri sebagai para ahli waris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pembayaran uang pengganti korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara sesuai Pasal 830 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata. Para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban pewaris termasuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.153.796.475,- akibat korupsi yang dilakukan pewaris. Kata Kunci: Kewajiban Ahli Waris; Pemulihan Kerugian Negara; Tanggung Jawab Perdata.