Lisna Wati
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendaftaran perdata secara online pada sistem E-court di pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Lisna Wati; Triyana Wulandari; Wandi; Siti Fatimah; Al Munif; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6047

Abstract

Pendaftaran perkara perdata di Indonesia secara tradisional dilakukan manual dengan kehadiran langsung ke pengadilan, yang memakan waktu, biaya tinggi, dan rentan kesalahan administratif. Sistem e-Court yang diluncurkan Mahkamah Agung RI bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan melalui digitalisasi proses pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan elektronik, namun implementasinya menghadapi tantangan di daerah dengan akses teknologi terbatas seperti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem e-Court dalam pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan fokus pada identifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat dan advokat serta evaluasi efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan 15 hingga 20 partisipan melalui purposive sampling, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi, serta analisis data secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap sistem e-Court masih rendah dengan 35 persen masyarakat dan 30 persen advokat menilai pemahaman mereka kurang baik, kendala infrastruktur digital menghambat kelancaran penggunaan sistem, terdapat masalah administratif dalam pengisian data elektronik, dan ketidakpastian mengenai keabsahan dokumen yang diproses secara elektronik. Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur implementasi sistem peradilan elektronik di Indonesia khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital, serta memberikan rekomendasi praktis berupa peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi pengguna, dan penguatan regulasi terkait legalitas dokumen elektronik untuk memastikan keberhasilan implementasi e-Court di masa mendatang.
Justice and Transparency in Credit Sales of Household Furniture: Islamic Economic Law Perspective Lisna Wati; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Alisyah Pitri; M Habibie; Desi Rahma Nuri
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 4 Oktober 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i4.1572

Abstract

Credit-based sales of household furniture have become an important form of retail transaction because installment arrangements enable consumers to obtain relatively high-value household goods without making full cash payments. From the perspective of Islamic economic law, however, the permissibility of credit sales depends not merely on deferred payment but also on contractual certainty, price transparency, mutual consent (tarāḍin), justice (‘adl), and the absence of ribā, gharar, and unjustified harm. This study aims to examine the implementation of credit-based household furniture sales at Jaya Makmur Store, Talang Babat Village, and to analyze its conformity with the principles of Islamic economic law, particularly contractual justice and transparency. The study employed a qualitative descriptive approach within an empirical legal research design. Primary data were obtained through semi-structured interviews, direct observation, and documentation involving the store owner, employee, consumer, religious scholar, and community representative. These practices reflect tarāḍin, contractual certainty, and transparency and provide economic convenience for consumers. Nevertheless, the study identifies a critical Sharia concern regarding additional charges described as monthly “interest” of approximately 0.73%–1.5%, as well as penalties for late payment and potential repossession of goods. The Islamic legal status of these mechanisms depends on whether the additional amount constitutes a fixed selling margin determined at the outset or an increase calculated on outstanding debt or delayed payment. The study concludes that credit-based furniture sales may constitute a legitimate form of bai‘ bi al-taqsīṭ when the final price is predetermined, transparent, and mutually agreed upon, while post-contractual charges and default mechanisms require stronger safeguards to ensure justice, prevent ribā and gharar, and protect both contracting parties.