Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Mir'atul Firdausi
IAINU TUBAN
Religion Education Neuroscience

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Era Digital Mir'atul Firdausi; Mitsellyna Azatil Sharfina; Salma Salsabila
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 6 No 1 (2025): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v6i1.1070

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menimbulkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, ayah sebagai pemimpin dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Namun, di era digital ini, peran ayah dalam pendidikan anak usia dini mengalami tantangan besar akibat meningkatnya ketergantungan anak pada teknologi serta berkurangnya interaksi langsung antara ayah dan anak. Selain itu, paparan terhadap konten yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam semakin sulit dihindari, sehingga ayah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi secara bijak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan teknik analisis yang digunakan meliputi reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan deskripsi untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, ayah memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak secara spiritual, moral, dan intelektual. Selain itu, era digital memberikan tantangan baru bagi ayah dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengasuhan yang mengedepankan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, sehingga anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi ajaran Islam di tengah perkembangan zaman.
Kewenanagan Penjabat Kepala Daerah Dalam Mutasi Pegawai: Antara Legalitas Dan Abuse Of Power Agung Barok Pratama; Aufi Imaduddin; Nabella Maharani Novanta; Mir'atul Firdausi; Shofi Ekiana Putri
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 19 No 1 (2026): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v19i1.14432

Abstract

The authority of the Acting Regional Head in carrying out the mutation of the State Civil Apparatus (ASN) has caused legal debate due to the difference in regulation between Government Regulation Number 49 of 2008 and the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ. This study aims to analyze the conflict of norms between the two legal instruments and examine the legal implications of the use of discretion by Acting Regional Heads on governance. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, legal literature, and relevant research results. The results of the study show that the Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ is not in line with the principles of legality and hierarchy of laws and regulations because it provides room for ASN mutation without the mechanism of written approval of the Minister of Home Affairs as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2008. This condition has the potential to cause abuse of power, weaken the application of general principles of good governance, and increase the risk of bureaucratic politicization during the transition period of regional leadership. This study concludes that there is a need for more stringent regulatory harmonization and restrictions on the use of discretion by Acting Regional Heads to ensure legal certainty, maintain the neutrality of ASN, and realize good governance.
Co-Authors Agung Barok Pratama Aufi Imaduddin Mitsellyna Azatil Sharfina Nabella Maharani Novanta Salma Salsabila Shofi Ekiana Putri