<![CDATA[Pihak penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, fenomena yang terjadi terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sertipikat palsu oleh pihak penjual. Sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli terhadap objek tanah yang diperjanjikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam akta perjanjian pengikatan jual beli dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pembeli terkait pemalsuan sertipikat dalam akta perjanjian pengikatan jual beli Teori yang digunakan dalam penelitian ini, Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasikan dan menginventarisasikan aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsian hukum (interprestasi),yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum, yaitu konstruksi analogi dan konstruksi penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Pemalsuan sertipikat oleh pihak penjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli menimbulkan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat, sehingga menghapus perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli diwujudkan melalui penegakan hukum pidana terhadap penjual sebagai pelaku, guna melindungi hak pembeli yang dirugikan, memberikan keadilan, serta mencegah terulangnya praktik pemalsuan sertipikat.]]>
