<![CDATA[Surat dakwaan merupakan mahkota bagi Jaksa Penuntut Umum dan menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab batalnya surat dakwaan yang telah ditetapkan dan implikasi hukumnya bagi proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan approach) dan pendekatan (statute konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan umumnya disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, seperti dakwaan kabur (obscuur libel). Implikasi dari pembatalan ini menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali, atau menghentikan penuntutan jika tidak ada bukti baru. Surat dakwaan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan pidana karena menjadi dasar sekaligus batas pemeriksaan perkara oleh hakim. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum batalnya surat dakwaan serta implikasinya terhadap putusan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batalnya surat dakwaan disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Akibat hukumnya adalah putusan menjadi tidak sah karena kehilangan dasar legitimasi yuridis, sehingga perkara harus diperiksa kembali melalui mekanisme yang sah. Kata Kunci: Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum, Syarat Materiil, KUHAP, Hukum Acara Pidana.]]>
