<![CDATA[Luasnya cakupan wilayah nusantara dan beragamnya pilihan jalur masuk dan keluar yang harus diawasi dan dikendalikan, juga berdampak pada tindak pidana smuggling. Meningkatnya permintaan negara lain akan sumber daya alam sebagai bahan baku industri, keadaan ekonomi domestik yang belum mampu bersaing dengan impor, kemauan dan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya keterlibatan warga negara dalam koordinasi pemerintah, dan sejumlah faktor lain yang berhubungan secara kausal untuk mendorong konsumsi produk lokal, isu smuggling di laut harus ditangani dari sudut pandang preventif, represif, dan penegakan hukum. Perairan Indonesia yang luas merupakan wilayah strategis sekaligus rentan terhadap aktivitas ilegal, khususnya penyelundupan (smuggling) yang mengancam kedaulatan dan ekonomi nasional. Penegakan hukum di laut sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan alutsista, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta terbatasnya dukungan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menetapkan prioritas strategi operasi pengamanan perairan guna menghadapi kasus penyelundupan melalui pendekatan pengambilan keputusan multikriteria. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menerapkan Analytic Hierarchy Process (AHP) serta didukung oleh analisis sensitivitas untuk menguji keandalan hasil yang diperoleh. Pengambilan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan panel ahli yang diintegrasikan dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Kriteria utama yang digunakan dalam model AHP meliputi kapabilitas operasional, kolaborasi kelembagaan, manajemen risiko, dan dukungan logistik & anggaran. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan para narasumber terkait baik dari Koarmada YZ, Kodaeral DEF, dan Lanal ABC. Hasil penelitian mengidentifikasi empat alternatif strategi, yaitu strategi SO (agresif), ST (diversifikasi), WO (stabilitas), dan WT (defensif). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan sumber daya pengamanan perairan untuk menekan angka kasus smuggling secara signifikan dan berkelanjutan.]]>
