<![CDATA[Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berperan vital dalam meningkatkan penerimaan negara, khususnya di sektor jasa kepelabuhanan yang menjadi simpul strategis perdagangan nasional dan internasional. Penelitian ini mengkaji penerapan PPN pada transaksi barang dan jasa di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi terbaru, termasuk kebijakan kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% dan rencana 12% sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, meliputi wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen resmi perusahaan. Analisis difokuskan pada kepatuhan penerapan PPN, keselarasan antara kebijakan pemerintah dan internal, dampak terhadap rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, efisiensi), serta tingkat pemahaman internal terhadap perubahan regulasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan PPN telah sesuai ketentuan, namun menghadapi kendala administrasi, keterbatasan literasi regulasi, dan hambatan teknis e-Faktur. Kenaikan tarif memengaruhi beban biaya, efisiensi operasional, dan arus kas. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi adaptif, peningkatan literasi pajak, dan optimalisasi sistem pelaporan, sekaligus memberi kontribusi praktis bagi sektor pelabuhan dan masukan kebijakan fiskal nasional. Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pajak, Regulasi Perpajakan, Kinerja Keuangan, Jasa Kepelabuhanan.]]>
