Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Sosial Nusantara
Sella Petrix Pelupessy
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sella Petrix Pelupessy; Dwight Nusawakan
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 4 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - April 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19487615

Abstract

Penelitian ini dengan judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur
Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sella Petrix Pelupessy
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Februari 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19025847

Abstract

Penelitian dengan memilih judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek  pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga  prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur.
Pelaksanaan Azas Kontradiktur Delimitasi di Wilayah Kota Jayapura Sella Petrix Pelupessy; Berd Elkiopas Pelupessy
Jurnal Wacana Sosial Nusantara Vol. 2 No. 6 (2026): Jurnal Wacana Nusantara - Juni 2026
Publisher : Jurnal Wacana Sosial Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21861687

Abstract

Penelitian dengan judul “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Sengketa Batas Tanah di Kota Jayapura”, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan azas tanah kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kota Jayapura serta jaminan kepastian hukum terhadap tanah adat dalam penerapan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empirik, dimana kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya, yakni bagaimana hukum agrarian dan peraturan pendaftaran tanah itu seyogianya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan azas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah sporadik di Kota Jayapura diperhadapkan dengan ketidakjelasan batas-batas tanah adat baik yang dimiliki oleh persekutuan maupun perorangan, serta adanya penyerobotan hak atas tanah dengan menghilangkan patok batas-batas tanah yang sudah ada. Penerapan asas kontradiktur delimitasi yang dimaksudkan untuk meniadakan konflik ataupun sengketa terhadap batas-batas tanah adat yang digantungkan pada batas alamiah, sehingga dapat terjaminnya kepastian hukum atas kepemilikan bidang tanah di Kota Jayapura. Oleh sebab itu, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Jayapura harus cermat dan melakukan penelitian secara komperhensip terhadap bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan secara sporadik.
Co-Authors Dwight Nusawakan Pelupessy, Berd Elkiopas