<![CDATA[Penelitian ini dengan judul “Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui implementasi Pasal 22 UU No.5/1999 dalam mengakomodir berbagai persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang memberi penekanan pada data lapangan, dan didukung terlebih dahulu dengan mempelajari hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia yang merupakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pasal 22 UU No.5/ 1999 masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender tanpa melakukan elaborasi cara-cara atau indikator apakah yang dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan pemenang tender. Bahkan kenyataan empirik membuktikan bahwa persekong-kolan tender telah terjadi pada saat adanya wacana kegiatan proyek pengadaan barang/jasa pada suatu instansi pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 UU No.5/1999 agar tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda dalam implementasinya, mengingat persoalan persekongkolan tender sangatlah rumit karena selain menyangkut aspek nilai proyek yang ditenderkan, tetapi juga prosedur tender, aspek pelaku usaha dan pelaksanaan tender yang sering diduga memanipulasi tender sebagai peluang untuk keuntungan finansial secara tidak jujur]]>
