<![CDATA[Pengelolaan urusan pemerintahan konkuren merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip Good Governance. Namun dalam praktiknya pengelolaan urusan konkuren masih menghadapi berbagai permasalahan normatif dan administratif yang berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas transparansi dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif urusan pemerintahan konkuren dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta melakukan evaluasi normatif terhadap pengelolaannya oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan urusan konkuren telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang undangan masih terdapat ketidaksinkronan dan tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan urusan konkuren belum optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan lemahnya mekanisme pengawasan serta kurangnya partisipasi publik yang substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi penguatan kapasitas pemerintah daerah serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren yang akuntabel transparan dan berkeadilan.]]>
