Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM)
Asyrafil Mahdi
Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of Copyright Ownership of Images Produced by Artificial Intelligence Under Law Number 28 of 2014 on Copyright Asyrafil Mahdi; Febri Handayani; Nabil Naufal; Agustra Randa; Dany Pratama Putra; Leano Seven
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 02 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artwork in the form of images is a type of creation that receives legal protection as regulated under Article 40 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. However, the advancement of Artificial Intelligence (AI) technology capable of producing images based on user prompts raises new issues regarding the recognition of copyright ownership over works produced by AI systems. This research aims to analyze whether images produced through Artificial Intelligence can be recognized as objects of copyright protection under the Copyright Law, as well as to examine the extent of user ownership over images produced by AI. Furthermore, to prevent future legal uncertainty, this research will also discuss the urgency for the Indonesian government, through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), to amend the Copyright Law so that it can better adapt to the developments of AI.
Kriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marginal Asyrafil Mahdi; Lysa Angrayni
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 02 (2026): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, April-July 2026
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktivitas pengelandangan dan pengemisan kerap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang termasuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran (overtredingen). Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP yang merepresentasikan praktik kriminalisasi terhadap pengemis. Di sisi lain, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran pendekatan menuju dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis. Namun demikian, dalam praktiknya, kriminalisasi masih tetap berlangsung, terutama melalui berbagai Peraturan Daerah yang berorientasi pada penegakan ketertiban umum. Padahal, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”. Hal ini membuktikan bahwa konstitusi menjamin perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis. Kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang digolongkan sebagai criminalization of poverty. Konsep criminalization of poverty yang berkembang secara global menunjukkan bahwa kebijakan pidana sering digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang meminggirkan kelompok rentan.
Co-Authors Agustra Randa Dany Pratama Putra Febri Handayani Leano Seven Lysa Angrayni Nabil Naufal