Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of DPRD Performance in Implementing the Right of Initiative in the Formation of Regional Regulations Rusli La Isi; La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra; Mashendra
AIQU: Journal Multidiscipliner of Science Vol. 3 No. 2 (2025): JUNE, AIQU: Journal Multidiscipliner of Science
Publisher : Institute Journal and Publication Muhammadiyah University of Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Buton Regency Regional People's Representative Council (DPRD) in implementing the right of initiative in the formation of Regional Regulations (Perda), and to identify factors that hinder its implementation. This study uses an empirical legal approach with qualitative methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, with the main sources being the Chairman of the DPRD and the Chairman of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda). The results of the study indicate that the implementation of the legislative function by the DPRD in using the right of initiative has not been running effectively. During the 2019–2024 period, not a single Regional Regulation originated from the DPRD's initiative, out of a total of 27 Perda that have been passed. The DPRD's performance is considered still weak when viewed from public organization performance indicators, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. In addition, there are several inhibiting factors in the implementation of the right of initiative, including limited human resources, internal differences of opinion among DPRD members, the characteristics of the legislative institution as a complex democratic institution, and the busy work schedules of council members. This study recommends improving the capacity of Regional People's Representative Council (DPRD) members to understand the substance of regulations and social dynamics, as well as fostering synergy and collective awareness in carrying out their legislative function. This way, the DPRD's right of initiative can be optimized to produce regulations that are more aspirational and responsive to the needs of local communities.
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Kawasan Pertambangan di Desa Mantowu Kabupaten Buton La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra; Samsul; Hadi Supriyanto; La Gurusi; Wa Ode Novita Ayu Muthmainna; Sapril
Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani Vol. 3 No. 1 (2025): APRIL, Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani
Publisher : Lambaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/permadani.v3i1.7684

Abstract

Desa Mantowu, Kabupaten Buton, merupakan salah satu wilayah yang berada di sekitar kawasan pertambangan aspal terbesar di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang intensif berdampak pada keberlanjutan hutan di sekitarnya dan mengancam keseimbangan ekosistem serta sumber penghidupan masyarakat lokal. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pelestarian hutan menjadi salah satu tantangan utama. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan secara lestari dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, praktik lapangan, serta fasilitasi kesepakatan komunitas mengenai pemanfaatan hutan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang fungsi ekologis, ekonomi, dan hukum dari hutan. Selain itu, terjadi aktivasi peran tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan dalam kampanye konservasi, serta muncul inisiatif pengembangan ekonomi alternatif berbasis hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan tanaman obat. Masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya reboisasi dan menyusun kesepakatan informal terkait tata cara pemanfaatan hutan. Pengabdian ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai lokal dapat mendorong transformasi pemikiran dari eksploitasi menuju konservasi yang berkelanjutan.