M. Adil Wanadi
Politeknik Transportasi Darat Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Kinerja Operasional Transportasi Sungai di Pelabuhan Sungai Putussibau pada Kabupaten Kapuas Hulu Wisnu Handoko; Fany Rahmasari; Ade Irfan Efendi; M. Adil Wanadi
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING BUILDING AND TRANSPORTATION Vol. 10 No. 1 (2026): JCEBT MARET
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jcebt.v10i1.17621

Abstract

Transportasi sungai merupakan moda utama di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya pada wilayah pesisir Sungai Kapuas yang memiliki keterbatasan infrastruktur darat. Pelabuhan Sungai Putussibau sebagai simpul transportasi utama masih menghadapi berbagai permasalahan operasional, seperti rendahnya kinerja layanan, ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM), serta belum adanya pengaturan tarif dan penjadwalan yang terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja operasional transportasi sungai dan merumuskan rekomendasi peningkatan layanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif) dengan analisis kinerja operasional, SPM menggunakan Importance Performance Analysis (IPA), analisis biaya operasional kapal (BOK), Ability to Pay (ATP), Willingness to Pay (WTP), serta analisis penjadwalan kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja operasional belum efisien dengan load factor di bawah 70% dan utilitas armada rendah. Tingkat kesesuaian SPM prasarana sebesar 57,6% dan sarana sebesar 15%, dengan prioritas perbaikan pada fasilitas keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, dan kenyamanan. Tarif berdasarkan BOK sebesar Rp97.790, ATP Rp72.512, dan WTP Rp100.031, sehingga diusulkan tarif ideal Rp108.000 per penumpang. Analisis penjadwalan menunjukkan kebutuhan 6 trip per hari dengan 3 kapal untuk optimalisasi layanan. Disimpulkan bahwa peningkatan kinerja memerlukan perbaikan fasilitas, penetapan tarif yang adil, dan sistem penjadwalan yang terstruktur. Rekomendasi meliputi peningkatan prasarana dan sarana, penetapan tarif berbasis BOK-ATP-WTP dengan skema subsidi, serta penguatan pengawasan dan evaluasi berkala oleh pemerintah daerah.