Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Journal of Social, Education and Religious Studies
Aldri Frinaldi
State University of Padang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan Nur Efendi; Aldri Frinaldi; Rembrandt; Dasman Lanin; Genius Umar; Mulya Gusman
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 1 No. 3 (2023): JIMNU - NOVEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v1i3.57

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji : Potensi Banjir Bandang Dan Upaya Mitigasi Hedsing Cressendo; Aldri Frinaldi; Rembrandt; Dasman Lanin; Genius Umar; Mulya Gusman
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 1 No. 3 (2023): JIMNU - NOVEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v1i3.86

Abstract

Banjir bandang adalah aliran massa sedimen (pasir, kerikil, batu dan air ) dalam satu unit dengan kecepatan tinggi. Terjadi karena keseimbangan statik antara gaya geser yang ditimbulkan oleh aliran lebih besar dari gaya geser massa sedimen yang menahan. Karena massa yang mengalir ini mempunyai percepatan maka ketinggian dan kecepatannya akan selalu bertambah, dan pada tingkat batas tertentu keadaan menjadi tidak stabil sehingga massa sedimen terangkat dengan cepat yang menimbulkan banjir bandang. Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Distribusi spasial inundasi banjir bandang terdapat pada daerah zonasi bahaya tinggi di kawasan sepanjang Batang Kuranji yakni di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Pauh. Langkah mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir bandang ini telah dilakukan melalui pembangunan checkdam batu busuk dan melalui normalisasi sungai.
Percepatan Transformasi Ekonomi Dalam Pembangunan Anggaran Infrastuktur Sosial Di Indonesia Aufial Hidayat; Aldri Frinaldi; Asnil Asnil
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.9913

Abstract

Transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara dengan memprioritaskan sektor infrastruktur untuk memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Sumatera Barat sebagai contoh penerapan pembiayaan kreatif berbasis kemitraan pemerintah dan badan usaha. Temuan menunjukkan bahwa belanja infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian proyek strategis nasional, peningkatan efisiensi alokasi anggaran, serta perluasan pembiayaan non-APBN melalui skema KPBU guna mengurangi beban fiskal. Studi kasus Pelabuhan Teluk Tapang memperlihatkan bahwa integrasi pelabuhan dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka akses logistik baru, dan memperkuat rantai pasok kawasan barat Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada kendala layanan dasar, energi, konektivitas, lahan, dan kesiapan TIK. Secara keseluruhan, percepatan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat transformasi ekonomi nasional apabila ditopang tata kelola yang efisien, pembiayaan inovatif, perencanaan multisektor yang terintegrasi, serta dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pembangunan yang memadai.
Krisis Kepercayaan Publik di Era Disinformasi Digital: Tantangan dan Strategi Penguatan Pelayanan Publik Vivi Nilasari; Aldri Frinaldi; Nora Eka Putri; Asnil
Journal of Social, Educational and Religious Studies Vol. 2 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Suria Academic Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed public service delivery while simultaneously increasing the spread of disinformation that may undermine public trust in government institutions. This study aims to analyze the impact of digital disinformation on public trust, identify the challenges faced by public services in the digital era, and formulate strategies for strengthening public trust. The study employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of scientific articles, books, reports from international organizations, and relevant policy documents. The findings indicate that digital disinformation contributes to declining public trust by shaping negative perceptions of government performance and public service institutions. The main challenges include the widespread dissemination of false information, low levels of digital literacy, slow public communication responses, and the growing complexity of the digital information ecosystem. To address these challenges, integrated strategies are required, including enhancing information transparency, strengthening proactive public communication, improving digital literacy, utilizing digital technologies, and continuously improving public service quality. This study emphasizes that public trust is a fundamental element of effective public service delivery and must be reinforced through effective information governance in the era of digital disinformation.
Co-Authors Asnil Asnil Asnil Aufial Hidayat Dasman Lanin Genius Umar Hedsing Cressendo Mulya Gusman Nora Eka Putri Nur Efendi Rembrandt Vivi Nilasari