Afifa Rangkuti
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi peraturan presiden no 87 tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh polres Dairi Saumi Kudadiri; Afifa Rangkuti
JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 8 No. 1 (2023): JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
Publisher : IICET (Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/30032967000

Abstract

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini nantinya menghasilkan penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 terkait pemberantasan pungutan liar terhadap masyarakat di kabupaten Dairi, karena pada zaman sekarang ini banyak oknum-oknum yang salah menggunakan hak dan kewajibannya baik pada skala kecil maupun dalam skala besar. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa  implementasi Peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang pemberantasan pungutan liar telah sesuai dengan standar operasional. Polres Dairi melakukan pemberantas dengan cara pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian, himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan, dan arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya upaya represif melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Implementasi, Pemberantasan, Pungli.
Analisis Pelaksanaan Tugas BPBD Berdasarkan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Batang Angkola Ummi Najipah Hsb; Afifa Rangkuti
Journal of Legal Sustainability Vol. 3 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : EL-EMIR Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63477/jols.v3i3.592

Abstract

This study investigates the implementation of disaster-prone area information services carried out by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of South Tapanuli Regency in accordance with South Tapanuli Regency Regional Regulation No. 7 of 2021. It also analyzes the implementation from the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah. This research uses an empirical legal research method with a socio-legal approach. The data were obtained through interviews and document analysis. The findings show that BPBD South Tapanuli Regency has carried out disaster information dissemination through Socialization, Communication, Information, and Education (KIE) activities. Nevertheless, interviews with residents of Batang Angkola Subdistrict indicate that access to disaster-related information has not been distributed evenly across the community. From the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah, the provision of disaster information through KIE reflects the government’s responsibility to protect the interests and welfare of society. These efforts indicate the government’s commitment to strengthening community protection and preparedness in facing disasters. However, the distribution and accessibility of disaster-related information still require further improvement.